SELAMAT DATANG SOBAT !!!! Terimakasih telah berkunjung ke ABADIORKES

2.21.2011

SAAT UN (UJIAN NASIONAL) DAN UU BHP (UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN) DIJADIKAN “SANGKAR KENISTAAN” OLEH SISTEM KEBIJAKAN RANCU DALAM LINGKAR KAPITALISME.

“Mengapa matahari tak beranjak dari tempat terbenamnya lagi, sementara aku harus sekolah untuk menggapai angan dan impian yang menjadi harapan hidupku, keluraga dan bangsaku? Haruskah jalan yang ditapaki berhenti pada permukaan tanah yang tak lagi bersahabat? Akankah tangan-tangan ini tidak bisa mengukir tinta-tinta emas di jalan yang dilalui?” Ujian Nasional (UN), Seleksi Masuk Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SMNPTN), dan yang lainnya yang termasuk banyak tes lagi dalam skala nasional, adalah segelintir kenistaan pendidikan. Bercermin pada hasil yang di peroleh dari ujian ataupun tes yang diperbuat pemerinah dewasa ini, tak bisa mengangkat kredibilitas pendidikan. Justru jika melihat lebih dalam lagi, ini sudah “menzolimin” pendidikan itu sendiri dan efeknya dapat diasumsikan menyimpang dari UUD ’45, yang dimana WNI harus mendapat pendidikan dan dituntut kecerdasan pada setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Namun kenyataannya, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah sakarang ini dengan melakukan suatu ujian ataupun tes skala nasional, sudah dapat mengindikasikan bahwa bangsa kita dapat dikatakan cerdas? Dan apakah pembagian pendidikan itu sendiri sudah merata di semua daerah sehingga ukuran dan tolak ukur dalam skala nasional di sama ratakan? Dan dimanakah ketidakpandangbuluan, jika pelajar dengan waktu yang lebih banyak tanpa memikirkan perut harus diiisi setiap hari, harus diperbandingkan dan disamaratakan dalam bobot ujian atau tes dengan pelajar yang harus memikirkan hari esok bias makan atau tidak? Belum lagi fasilitas sekolah yang sangat “berat sebelah” antara daerah perkotaan dan pedesaan yang sangat mencolok, harus disamaratakan dengan angka kelulusan yang mempertimbangkan ego tak masuk akal serta kebijakan yang tak menguntungkan kaum marginal. Kembali kita bertanya, apakah para pelajar sekarang akan memementingkan hasil saja, dalam proses yang instan dengan mewakilkan sekolah 3 tahun dengan beberapa hari saja? Beberapa kasus terjadi, bahwa sampai tahun 2010, kecurangan dalam UN, masih saja terjadi. Bahkan beberapa siswa/I dalam suatu sekolah mendapat nilai 10 dalam suatu mata pelajaran, yang dalam artian tidak mempunyai cacat dalam pengerjaan soal, yang membuat jawaban tidak mempunyai kesalah apapun. Bukan menganggap remeh, namun jika ditelisik lebih lanjut, ternyata subjeknya dalam keseharian dan rutinitas aktivitas belajar mengajar, tidak terlalu mencolok dalam hal prestasi belajar. Sementara siswa yang status sosial golongan rendah namun mempunyai kapasitas yang mumpuni secara akademik, hanya mendapat nilai yang lebih rendah dari teman-temannya yang tak jelas proses asal muasalnya dalam kesuksesan menjawab bahkan “menyapu bersih” semua jawaban dalam satu mata pelajaran. Bahkan, ada yang sampai tidak lulus, padahal selalu juara olimpiade dan kejuaran akademik di beberapa daerah. Dapat disimpulkan telah terjadi suatu kejanggalan dan mengarah serta mengindikasikan kepada sifat kecurangan itu sendiri. Akankah kaum marginal masih saja terpuruk dan tertinggal oleh kebijakan yang terlalu ego? Jelas bahwa salah satu sifat sang-sang kapitalis ternyata telah menjadi bibit yang telah meluas. Interpretasi kebanyakan pelajar terhadap Ujian Nasional (UN) telah salah. “Berkaca pada cermin pecah, sama saja dengan melihat kaum-kaum marginal melalui kaca spion” Gambaran Ujian Nasional (UN) di Provinsi Lampung Dalam UN (Ujian Nasional) kali ini, di provinsi Lampung sendiri, untuk tigkat kelulusan dalam persentase mengalami peningkatan dari tahun kemarin (2009), untuk jenjang SMA. Dimana dari hanya sekitar 94,429%% naik menjadi 96% . Dan jika melihat peserta UN tahun ini untuk SMA sederajat juga meningkat dari tahun 2009 dimana untuk tahun ini sekitar 73.899 orang yang mengikuti UN sedangkan untuk tahun 2009 sekitar 70.144. Namun,apakah selanjutnya, para pelajar SMA yang lulus tadi dapat melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi dalam artian merubah status dari pelajar menjadi mahasiswa? Data mencatat, bahwa masyarakat di provinsi Lampung yang harusnya berstatus Mahasiswa hanya sekitar 6,3%. Sangat jauh disandingkan dengan Jakarta, yang mencapai persentase sekitar 90% masyarakatnya yang menyandang mahasiswa. Sedangkan untuk nasional sendiri, dirata-ratakan sekitar 18 %. Jadi, apakah memang UN (Ujian Nasional) ini dapat mewakilkan impian anak-anak bangsa untuk melanjut ke jenjang yang lebih tinggi dengan melepas statusnya sebagai siswa menjadi mahasiswa atau akan terkendala dengan mengatasnamakan kebijakan yang baik padahal terliahat jelas unsur Kapitalisme itu? UU BHP Melihat visi mendiknas, yaitu :”mennyediakan pendidikan terjangkau dan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan pemerataan pendidikan”, rasanya kita akan tersenyum “simpul” mendengarnya. Terlalu miris bahkan, beracu pada kebijakan di dunia pendidikan yang terjadi sekarang ini amatlah naif. Sejatinya, visi yang terdeklarasi tersebut sangatlah agung, bahkan mulia. Namun lagi-lagi retorika dan strategi pencarian simpati yang klise dan klasik. Sehingga hanya pajangan semata. Mari kita melihat salah satu hal yang telah dibuat oleh keputusan mendiknas, dimana beberapa bulan kemarin telah dikeluarkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), adalah kebijakan yang salah menurut kebanyakan beberapa elemen, termasuk mahasiswa dimana salah satu objek pendidikan. Hal ini bukan tanpa alasana, karena kalau kita melihat efek-efek yang terjadi serta latar belakang dan tujuannya sangatlah tidak berpihak bagi kaum-kaum yang tertindas (kaum marginal). Dan jelas-jelas ini sangat melanggar Undang-undang Dasar 1945, yang nyata-nyatanya landasan tertinggi itu, menuliskan bahwa semua rakyat Indonesia harus dicerdaskan dan berhak mendapat pendidikan tanpa pengecualian. Jangan sampai pendidikan dijadikan ajang peengekploitasian suatu bentuk komersil yang salah. Dan beberapa hari yang lalu, bersama-sama kita mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut UU BHP. Namun sekali lagi kita menganalisis, apakah segalanya akan kembali berjalan normal? Di salah satu media massa menyebutkan, bahwa Presiden SBY meminta kepada Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk mencari solusi atas penghapusan UU BHP ini. Ini perlu juga ditelisik kembali, apakah nantinya tandingan dari UU BHP akan menguntungkan kaum Marginal ataukah akan memberatkan orang-orang yang tak berdaya. Namun, sabagai Warga Indonesia, marilah kita berpikir lebih bijak. Jangan sampai pengaruh-pengaruh seperti ini, menghancurkan keharmonisan Negara yang kita cintai ini. UN , UU BHP , ?????

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jika ingin diskusi atau komunikasi lanjut, silahkan tinggalkan alamat e-mail teman.