SELAMAT DATANG SOBAT !!!! Terimakasih telah berkunjung ke ABADIORKES

12.31.2011

HEARING TO DPD LAMPUNG BY GMKI - GMNI - PMKRI - LMND


 HEARING TO DPD LAMPUNG BY GMKI - GMNI - PMKRI - LMND

OKP - OKP that domicile in Lampung chance dialog with agency of DPD Lampung. the both of them is GMKI, GMNI, PMKRI and LMND. We discuss ini office of DPD Lampung in Pahoman, Bandarlampung.
And this below any some petition (in bahasa Indonesia) from OKP -OKP

Share with DPD Lampung about conflict in Mesuji
Jumat, 30 Desember 2011
Di Kantor DPD Lampung


Statement from Mr. Anang (Agency/member of DPD Lampung)
- Adanya perbedaan pandangan tentang konflik yang terjadi di Mesuji Antara DPD Lampung dan Polda
- Pada Dasarnya Bergaining Power DPD lebih kecil dibandingkan DPRD Lampung terkait penuntasan Kasus Mesuji
- DPD masih lebih memihak rakyat
- Konflik Mesuji dapat memicu Reformasi Agraria
- Untuk mengusut pelanggaran HAM di Mesuji, harus memita pertanggung jawaban bukan dari pasukan polisinya tetapi kepada tokoh – tokoh elite di kepolisian
- Menteri Kehutanan harus bertanggung jawab atas kasus yang terjadi di Mesuji
- UPH akan didiskusikan
- Konflik yang terjadi di Mesuji membuka lebar untuk terjadinya konflik baru yaitu konflik Horizontal
- Ditenggarai adanya komersialisasi tanah
- Masih banyak hal – hal terkait kasus di Mesuji yang masih bias
- Daerah Mesuji merupakan daerah yang dipenuhi cukup banyak pendatang. Namun pendatang yang ada di sana tidak lebih banyak pendatang transmigran ketimbang pendatang yang memang betul – betul ingin mencari kesejahteraan hidup
- Untuk mencabut izin Perusahaan yang terkait kasus ini cukup sulit. Oleh karena itu formulasi yang baik adalah perusahaan (khususnya PT Silva) harus segera memenuhi janji – janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat sedari awal dan pihak perusahaan harus kembali ke perjanjian awal yang pernah disepakati dengan warga sekitar.
- Memperdayakan warga/masyarakat setempat untuk bekerja sama menuntaskan kasus ini.


Statement from Mr. Iswandi (Agency/member of DPD Lampung)
- DPD Lampung dan pihak Universitas Lampung (dalam hal ini fak.Hukum) memiliki jalinan kerjasama yang berhubungan tentang pengkajian hukum secara akademis
- Pada dasarnya PT Silva merupakan perusahaan semi – BUMN
- Oleh karena itu perlu dilakukan audit terhadap perusahaan PT Silva
- Perlu diadakannya sebuah kebijakan yaitu membuat HTR (Hutan Tanam Rakyat), sehingga perusahaan dan masyarakat bisa saling bekerjasama.

 

1 komentar:

  1. Happy New Year 2012
    Hello, I visit and give your full support ads and please support ads me back. Thank you in advance.

    BalasHapus

Jika ingin diskusi atau komunikasi lanjut, silahkan tinggalkan alamat e-mail teman.